Punya Bisnis Online? Jangan Lupa Bayar Pajaknya!

Image result for pajak bisnis online
smart-money.co

Sebagai pangsa pasar e-commerce terbesar di dunia, Indonesia memiliki aturan yang tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Pencapaian negara kita di level dunia menembus angka 38%. Tahun 2014 di posisi 40%, Tahun 2015 tercatat angka 53%, dan untuk tahun ini bisa saja meningkat.

Setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik, wajib menyediakan data secara lengkap dan benar. Dilarang memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan data dan atau informasi (identitas, legalitas pelaku usaha berperan sebagai produsen atau distributor, persyaratan teknis barang yang ditawarkan atau kualifikasi jasa yang ditawarkan, harga dan cara pembayaran, serta cara penyerahan barang. Ini berlaku untuk toko baik yang berbentuk perseorangan maupun berbadan hukum.

Keinginan pemerintah dengan adanya aturan ini yaitu untuk mengikis rasa ketidakadilan karena selama in bisnis offline saja yang dikenai pajak. Bagi para pebisnis online, tentu timbul rasa kekhawatiran tersendiri.

 

Zeti Arina, seorang Konsultan Pajak memiliki pendapat tentang hal tersebut, “Yang ada pajak penghasilan (PPh)yang dikenakan terhadap wajib pajak yang secara subjektif dan objektif dari pelaku usaha online, yang telah memenuhi syarat sebagai wajib pajak.”

 

Patut diketahui berbisnis online tetap saja berkewajiban membayar pajak penghasilan untuk setiap transaksi dan melaporkannya ke dinas pajak. Zeti menyampaikan bahwa tidak ada perbedaan antara bisnis online dan offline. Cara pelaporan sama yaitu dengan menghitung berapa peredaran usaha dalam satu tahun pajak. Misalnya untuk kategori UMKM dengan omzet kurang dari 4,8 milyar dalam setahun, maka pajak yang harus dibayarkan sebesar 1% dari jumlah omzet. Cara pembayarannya dengan bukti setoran pajak yang dibayarkan via bank kemudian melaporkannya ke kantor pajak terdekat.

Contoh:

Ibu S seorang pebisnis online mampu memasarkan barang atau jasanya sebesar 100 juta rupiah pertahun. Maka jumlah setoran pajak yang harus dibayarkan adalah sebesar 1% dari Rp. 100.000.000 yaitu Rp. 1.000.000 pertahun.

Ketua IKPI Surabaya ini juga memberitahukan bahwa semua kriteria bisnis online yang kena pajak akan disesuaikan dengan aturan yang berlaku. Untuk besarannya merujuk peraturan Pengusaha Kena Pajak (PKP) atau bisa juga menggunakan PP No.46/2013. Harapan dari Zeti pemberlakuan pajak untuk bisnis online tidak memberatkan para pelakunya.

Manfaat menyetorkan pajak yaitu menghindari sanksi yang akan berimbas pada perjalanan bisnis yang aman. Ketika sudah melaporkan penghasilan bisnis maka profil harta secara perpajakan akan bertambah, dampaknya jika suatu saat akan membeli aset tidak akan ada pertanyaan penghasilan didapatkan dari mana, juga pertanyaan sudah atau belum membayar pajak.

“Mending tertib aman dengan membayar dan melaporkan. Daripada enggak pernah membayar, bila kemudian diperiksa bisa bangkrut karena harus membayar sanksi yang cukup besar,” tegas Zeti Arina.

 

Advertisements

2 thoughts on “Punya Bisnis Online? Jangan Lupa Bayar Pajaknya!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s