Human Resources dan Pajak

pajakMenurut anda siapa yang harus paham tentang pajak dalam sebuah perusahaan? Jika anda menjawab bagian keuangan, maka akan berbeda dengan Zeti Arina, konsultan pajak Brevet C ini. Menurutnya Human Resources (HR) mempunyai tanggungjawab yang cukup besar dalam memahami pajak.

“Pajak sangat terkait dengan penghematan perusahaan. Semakin paham praktisi HR menguasai pajak maka akan semakin bijak memilih langkah yang terkait dengan pengeluaran uang atau fasilitas dalam perusahaan.” ujar Zeti.

Bagi CEO Artha Raya Consultant ini, HR bukan hanya pelaksana kebijakan. Namun wajib berperan sebagai strategic partner top management demi kinerja terbaik perusahaan. Tentunya perlu keahlian tersendiri dalam pelaksanaan tugas tersebut. Salah satunya adalah memahami pajak. Tanpa memahami pajak dengan baik, maka bisa menjadi awal kebangkrutan.

“Proses penghematan perusahaan bisa dimulai dengan pahamnya praktisi HR dalam pemberian berbagai fasilitas yang diberikan pada karyawan, pemilihan jenis kegiatan, hingga kebijakan melakukan sesuatu pada perusahaan tersebut.” papar Zeti.

Jadi pertimbangan pajak seharusnya dilakukan sejak awal perekrutan karyawan, lalu ketika karyawan masih bekerja hingga karyawan pensiun. Segala transaksi dan fasilitas selalu berhubungan dengan perpajakan. Sebagai pedoman, semua kebijakan harus tax friendly. Jangan sampai perumusan kebijakan malah merugikan perusahaan dari sisi perpajakan.

Sebagai contoh, perumusan kebijakan uang saku perjalanan dinas lumpsum. Dalam perjalanannya menuai penolakan pemotongan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 dari karyawan. Dalih yang diberikan sedang melaksanakan tugas perusahaan, seharusnya perusahaan yang menanggung pajak tersebut. Lain halnya jika kebijakan di atas diatur dengan metode penggantian biaya, maka akan menghemat secara perpajakan.

Salah menerapkan pasal, salah juga dalam penentuan tarif. Perlu kehati-hatian agar tidak berakibat pada denda yang seharusnya tidak perlu terjadi. Penetapan biaya harus paham 3M, biaya yang boleh dibiayakan secara perpajakan adalah biaya yang ada kaitannya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Misal ketika ingin mengadakan acara untuk karyawan. Disarankan membuat acara “Team Buliding” daripada “Family Gathering (FG)”. Karena FG tidak berhubungan dengan 3M.

Jadi masih berpendapat HR tidak ada urusan dengan pajak?

Advertisements

2 thoughts on “Human Resources dan Pajak

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s